Suatu Renungan Mengenai Gaji PNS

Gaji PNS 2011 Terendah Rp5 Juta 12 Oktober 2009

Sumber : http://aparaturnegara.bappenas.go.id

Sunday, 11 October 2009 JAKARTA (SI) – Pemerintah menargetkan,tahun 2011 gaji pegawai negeri sipil (PNS) terendah mencapai Rp5 juta.Hal ini merupakan dampak dari remunerasi yang dilakukan pemerintah.

Target kenaikan gaji PNS ini cukup besar mengingat saat ini gaji pokok PNS golongan paling rendah dengan masa kerja 0 tahun hanya mencapai Rp1.040.000. Adapun gaji pokok tertinggi sebesar Rp3.400.000 bagi PNS golongan IV e dengan masa kerja 32 tahun.Gaji pokok ini tidak termasuk tunjangan yang diberikan kepada PNS. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN) Ramli Naibaho mengatakan, peningkatan kesejahteraan bagi PNS sangat perlu dilakukan. Sebab, saat ini, kesejahteraan PNS, terutama untuk golongan terendah,masih jauh dari keterpenuhan atas kebutuhan hidup layak.

Rendahnya kesejahteraan PNS ini, ujar dia, berdampak pada buruknya kinerja.Karena itu,jelas Ramli, pemerintah kemudian menggagas wacana untuk meningkatkan kesejahteraan PNS sekaligus menaikkan kinerja, yakni salah satunya dengan program remunerasi. ”Intinya adalah kebutuhan hidup layak untuk seluruh PNS,” tegas Ramli di Jakarta kemarin. Saat ini,menurut Ramli,pemerintah secara bertahap sedang melaksanakan program remunerasi di beberapa instansi dan departemen.

Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menyeimbangkan kesejahteraan PNS dan kinerja.Saat ini, jelas dia, Kemeneg PAN bersama departemen terkait lainnya yang masuk tim reformasi birokrasi sedang melakukan analisis terhadap instansi yang akan menerima remunerasi tahun 2010. Diharapkan, instansi tersebut bisa memenuhi target pemerintah sehingga ada peningkatan dalam tunjangan kinerja. ”Kita harapkan, mereka bisa memenuhinya, jadi 2011 reformasi birokrasi bisa selesai,”ujarnya. Analisis yang dilakukan tim reformasi birokrasi ini, menurut Ramli,akan dijadikan dasar untuk menentukan besaran kenaikan gaji bagi PNS.

Tim ini, jelas dia, akan melakukan analisis pekerjaan dan evaluasi dari instansi yang bersangkutan.Setelah semua data terkumpul, papar dia, baru akan dilakukan penilaian secara menyeluruh untuk memutuskan seberapa layak sebuah instansi diberi remunerasi. Meski demikian, Ramli menjelaskan, tunjangan kinerja tiap instansi tidak akan sama. Sebab, kenaikan, terutama dari program remunerasi ini, akan dilihat dari tugas dan beban kerja dari tiap instansi.

Dia mencontohkan,tunjangan kinerja di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan berbeda dengan yang diterima Mahkamah Agung (MA). Sebab, beban kerja dan tugas instansi tersebut juga berbeda. Ketua Umum Korps Pegawai Negeri RI (Korpri) Progo Nurdjaman menyatakan, pendapatan yang diterima PNS saat ini terbilang minim. Apalagi, jelas dia, untuk golongan I dengan tingkatan kerja selama 24 tahun,paling besar hanya menerima upah senilai Rp1,6 juta. Dengan penghasilan ini, ujar dia, tidak akan bisa menutupi kebutuhan yang saat ini sudah cukup tinggi.

”Kita harapkan, pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan PNS,”tandasnya. Progo menyadari, kemampuan APBN yang masih belum mampu melakukan pembayaran gaji ideal bagi PNS. Bahkan, pihaknya juga tidak ingin untuk melakukan pembayaran gaji yang ideal, pemerintah berutang. ”Salah satunya hanya mendapatkan peningkatan dari pajak rakyat. Kalau itu sudah cukup, sebagian bisa dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan PNS,”paparnya. Meski demikian, Progo juga meminta para PNS untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

Sebab, saat ini persepsi orang tentang PNS sangat tidak baik. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) dan kedisiplinan di kalangan PNS harus ditingkatkan. Dengan begitu, apa yang diberikan oleh pemerintah untuk kenaikan gaji seimbang dengan pekerjaan yang dibebankan kepada PNS. Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Andrinov Chaniago mengatakan, kenaikan gaji hingga Rp5 juta tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja PNS.Sebab,menurut dia,untuk patokan memperbaiki birokrasi bukan hanya meningkatkan pendapatan bagi PNS. Namun, ada hal tertentu yang harus diubah.

”Jadi,kalau memang gaji harus naik sebesar itu, maka bukan patokan birokrasi akan berubah baik,”ungkapnya. Menurut Andrinov, untuk meningkatkan kinerja, sebenarnya yang paling menentukan adalah mentalitas dan budaya kinerja PNS.Menurut dia, budaya kinerja yang asal-asalan dan mentalitas yang rendah masih dipakai oleh PNS saat ini.

Sepanjang dua hal ini tidak diperbaiki, ujar Andrinov, peningkatan kesejahteraan tidak akan mampu mendongkrak kinerja PNS. Meski demikian,Andrinov juga tidak menampik perlunya peningkatan pendapatan untuk PNS golongan terendah. Sebab, sampai saat ini pendapatan PNS golongan terendah memang tidak mencukupi untuk membiayai kehidupannya. (helmi syarif)

Supersemar dan Arsip Bangsa11 Maret 2010

Asvi Warman Adam

Setelah 44 tahun dikeluarkan, naskah autentik Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar belum ditemukan sampai hari ini.

Dokumen yang ada pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terdiri atas beberapa versi dengan sejumlah perbedaan.

Hal ini sangat memprihatinkan karena arsip ini sebetulnya memiliki nilai yang sangat penting dalam sejarah pemerintahan Indonesia era Orde Baru. Surat itu yang memberi kewenangan tidak terbatas bagi Mayor Jenderal Soeharto (”mengambil segala tindakan yang dianggap perlu”) pada situasi kritis saat peralihan kekuasaan pasca-Gerakan 30 September (G30S).

Kasus ini menyadarkan kita bahwa bangsa Indonesia belum menghargai pentingnya arsip. UU Kearsipan tahun 1971 sudah menegaskan, barang siapa yang menyimpan arsip negara dan tidak menyerahkan kepada ANRI dapat dihukum penjara maksimal 10 tahun. Namun, sampai sekarang belum ada pihak yang menyerahkan dokumen Supersemar yang teramat penting itu.

Pentingnya arsip

Dalam mengabadikan perjalanan sejarah bangsa dari masa ke masa dan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi, bentuk arsip yang tersimpan pada ANRI tak hanya berbentuk konvensional (tekstual dan kartografik), melainkan juga dalam bentuk media baru (film, video, rekaman suara, foto, mikrofilm, dan format lainnya).

Arsip, selain menjadi catatan sejarah, dapat pula dijadikan barang bukti di pengadilan. Pada masa pendudukan Jepang, orang-orang (indo) Belanda pergi ke kantor arsip untuk mengetahui asal-usul keturunannya. Mereka bisa bebas dari tawanan Jepang jika dapat menunjukkan bukti keturunan orang Indonesia meski bukan dari hasil pernikahan. Arsip dapat jadi bukti apabila terjadi sengketa batas suatu daerah di Tanah Air.

Bukan sekadar bukti autentik tentang seorang tokoh, suatu lembaga, atau sebuah peristiwa, arsip juga sekaligus menjadi bahan utama penulisan sejarah. Kita dapat menulis suatu aspek dari peralihan kekuasaan tahun 1998 dengan membandingkan arsip tulisan Presiden Soeharto dengan ketikan dari Sekretariat Negara. Banyak penulis yang keliru menganggap Presiden Soeharto mengundurkan diri pada bulan Mei 1998. Saat itu Soeharto hanya menulis dengan tulisan tangan ”Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof Dr BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003. Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD ’45-nya.”

Sementara itu pada naskah Sekretariat Negara yang dibacakan Soeharto pada 21 Mei 1998, tertulis beberapa pertimbangan yang menyebabkan dia mengambil keputusan ”berhenti dari jabatan Presiden”.

Dari wawancara dengan Yusril Ihza Mahendra, diketahui bahwa opsi ”berhenti dari jabatan Presiden” itu diambil agar keputusan Soeharto tak tergantung kepada MPR. Seandainya mengajukan permohonan mengundurkan diri, tentu ia perlu menyampaikan laporan di depan sidang MPR.

Kesadaran sejarah

Perlu didorong munculnya kesadaran sejarah dari perorangan, lembaga, masyarakat, dan instansi pemerintahan. Arsip personel/keluarga seorang tokoh nasional sejauh menyangkut hal-hal yang perlu diketahui umum seyogianya diserahkan kepada ANRI. Keluarga Bung Karno, dalam hal ini Rachmawati Soekarnoputri, memiliki arsip-arsip mengenai hari-hari terakhir Presiden Soekarno; terutama mengenai perawatan beliau sebelum wafat. Terdapat beberapa bundel catatan perawat dari hari ke hari mengenai perkembangan kesehatan Sang Proklamator, termasuk penanganan medis yang dilakukan serta obat yang diberikan. Semua memperlihatkan bahwa mantan Presiden RI pertama itu tidak dirawat sebagai semestinya. Sebaiknya pimpinan ANRI menghubungi putri Bung Karno tersebut agar arsip yang penting itu (sungguhpun amat menyedihkan) dapat disimpan di tempat yang tepat dan aman.

Arsip mengenai pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah perlu disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi bahan bagi penulisan tentang sejarah demokrasi di Tanah Air. Dalam sebuah seminar di ANRI, saya mengetahui bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya satu organisasi politik yang sangat peduli tentang pentingnya arsip partai. Diimbau agar masing-masing partai menyerahkan arsip statis yang mereka miliki kepada ANRI. Selain itu tentu saja semua Kementerian seyogianya melakukan hal yang sama. Saya sering bertanya apakah kita miliki arsip tentang diplomasi mengenai Timur Timur?

Akhirnya, sebaiknya dipikirkan betapa ANRI tidak lagi membawahi arsip nasional yang berada di sejumlah provinsi. Pengelolaan oleh provinsi tidak menjamin pelestarian arsip lama dan penambahan arsip baru.

Asvi Warman Adam Ahli Peneliti Utama LIPI

Supersemar Bukan Kudeta Merangkak12 Maret 2010

JAKARTA, KOMPAS.com – Peringatan 44 Tahun Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) yang digelar oleh Yayasan Kajian Citra Bangsa dan Universitas Mercu Buana ini berusaha untuk meluruskan sejarah Supersemar yang simpang siur. Sampai saat ini, publik memang kerap menyimpulkan Supersemar sebagai sesuatu yang masih misterius keberadaannya dan banyak rekayasa di dalamnya.

Sejarah tentang Supersemar memang muncul dalam berbagai versi. Masing-masing berusaha memihak beberapa tokoh yang terlibat dalam pengesahan Supersemar. Hal ini dipaparkan oleh Sekjen PPAD, Mayjen TNI Purn. Soetoyo saat peringatan 44 tahun Supersemar dengan tema “Refleksi Supersemar Demi Penyelamatan Pancasila dan UUD 1945” yang berlangsung di Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Seperti diberitakan, Peringatan 44 Tahun Supersemar yang banyak dihadiri oleh tokoh orde baru ini memang dijadikan sebagai ajang pelurusan sejarah tentang Supersemar. “Banyak buku yang berusaha memutarbalikkan sejarah. Bahkan di buku pelajaran sejarah kurikulum 1994, ada beberapa peristiwa sejarah seperti peristiwa Madiun 1948 yang dihapuskan. Seharusnya tidak seperti itu, karena generasi muda perlu tahu apa yang terjadi sebenarnya. Jadi, Supersemar itu bukan kudeta merangkak.” tutur Soetoyo.

Kudeta merangkak sendiri dimaksudkan sebagai kudeta perlahan yang dilakukan oleh Soeharto untuk menjatuhkan kepemimpinan Soekarno saat itu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: